IKLAN
Tampilkan postingan dengan label dki. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dki. Tampilkan semua postingan

Bikin Ngakak! Begini Momen Saat Menteri Susi Menunggu Sandiaga Uno Sambil Minum di Tengah Danau

foto: Kumparan.com

beritaviral.xyz - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mencapai garis finis secara bersamaan pada pertandingan di Danau Sunter, Jakarta Utara, Minggu (25/2/2018). 

Dalam pertandingan tersebut, Susi mulanya berdayung dengan paddle board, sementara Sandi berenang. 

Mereka bertanding di jarak 2 x 500 meter. Di tengah pertandingan, Susi sempat mendayung ke tepi danau untuk menyapa warga yang menonton pertandingan mereka. 

Sementara Sandi beristirahat sejenak setelah menempuh jarak 500 meter pertama. Susi kemudian menghampiri Sandi. 

Mereka melanjutkan pertandingan di 500 meter berikutnya.


Berdasarkan pantauan Kompas.com, Susi unggul jauh dari Sandi. Susi sempat berhenti di tengah danau untuk menunggu Sandi. Saat itu, Susi tampak menggoyang-goyangkan paddle board-nya menggunakan kaki. Dia juga minum terlebih dahulu di tengah danau.

Saat Sandi mendekatinya, Susi kembali mendayung. Dia mendekati bendera yang berada di garis finis. Susi duduk dan memegang bendera itu. 

Namun Susi tidak mengangkat bendera itu. Dia lalu  terjun ke dalam danau dan menghampiri Sandi. Mereka berenang bersama-sama ke arah bendera dan memegangnya. Susi kemudian mengangkat tangannya ke udara. 

"Pemenangnya adalah dua-duanya," kata pembawa acara menggunakan pengeras suara. 

Setelah itu, Susi dan Sandi naik ke palka yang mengapung di danau. Mereka mengangkat tangan sebagai tanda selebrasi kemenangan. Keduanya bergandengan dan berfoto bersama.




Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hampir Menang, Susi Terjun dari Paddle Board dan Berenang Bareng Sandi", http://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/25/10305391/hampir-menang-susi-terjun-dari-paddle-board-dan-berenang-bareng-sandi. 
Penulis : Nursita Sari
Editor : Egidius Patnistik

Sandiaga kalah lomba renang, Menteri Susi tiduran di tengah Danau Sunter


beritaviral.xyz - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berlomba adu cepat dalam perlombaan olahraga air. Keduanya melakukan hal itu di Festival Dunia Sunter, Jakarta Utara, Minggu (25/2).


Pantauan merdeka.com, lomba dilakukan pada pukul 09.30 WIB. Susi menggunakan perahu kano dan Sandiaga berenang bebas. Sebelum lomba dimulai, air dicek oleh 91 atlet renang dari Kolinlamil maupun atlet renang disabilitas.

Terompet start dibunyikan, Susi mendominasi perlombaan. Susi dengan santai mengayuh dayungnya, Sementara Sandiaga tertinggal jauh di belakang dengan renang gaya bebasnya. Perahu kano Susi sempat berhenti di tengah perlombaan. Sambil berpose tiduran, dirinya sengaja menunggu Sandi yang tak kunjung membalap.

"Ngopi dulu bu ngopi," kata MC acara Festival di lokasi.

Sementara di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat meminta warga memberi tepuk tangan kepada keduanya. Riuhnya tepukan pun lebih terdengar saat Anies menyebut nama Susi.

"Sekali lagi yang dikung pak Sandi tepuk tangan, yang dukung bu susi tepuk tangan (lebih meriah). Kurangin dong (tepuk tangannya)," pinta Anies.

Dia juga mengatakan bahwa ajang ini bukan hanya untuk Menteri Susi dan Wagub Sandiaga. Namun dipersembahkan untuk seluruh warga Jakarta.

"Tempat ini bukan semata mata pertandingan antara bu Susi dan pak Sandi. Tapi kita sama sama menyaksikan sebuah tempat menajdi bersih dan digunakan bersama sama," ucap Anies di sela sela festival.

Mantan Mendikbud itu juga meminta kegiatan lomba ini dilakukan kembali. Pesertanya bisa antar Walikota dan Camat. "Lain kali antar wali kota, antar camat, jurinya wakil gubernur," pungkas Anies. [ded]merdeka.com





.

Fadli Zon Dibully Netizen Gara-gara Cuitan Soal Banyak Kasus Penyelundupan Narkoba


beritaviral.xyz -  Maraknya penangkapan distribusi narkoba di Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Pasalnya penyelundupan narkoba kali ini diketahui mencapai kuantitas yang sangat banyak, bahkan hingga berton-ton.

Kasus terbaru penyelundupan yang berhasil diungkap adalah tim bea cukai Kepulauan Riau.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dalam kasus tersebut ada tiga ton sabu yang dibawa kapal ikan Myanmar berbendera Taiwan pada Sabtu (24/2/2018).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyar Fadli Zon juga ikut menyoroti kasus narkoba melalui media sosial Twitter.

Pada Sabtu, (24/2/2018) akun @fadlizon menulis sebagai berikut.

'Berton-ton NARKOBA masuk wilayah kita dg leluasa, siap hancurkan generasi. Dimana penjaga negeri. Ini negara spt tak bertuan. @jokowi'

Bahkan tokoh politik berusia 46 tahun tersebut menyebut akun presiden Jokowi Dodo pada kicauannya kali ini.

Kicauan tersebut mendapat komentar yang beragam dari para netter.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Sebelumnya petugas bea cukai Batam juga berhasil menemukan penyelundupan 1,8 ton ganja pada Selasa (20/2/2018).

Pada hari yang sama petugas bea cukai berhasil mengungkap penyelundupan ganja sebanyak 1,6 ton di

Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten.(Tribunnews.com)

Gara-gara Kebijakan Anies, Sopir Angkot Tak Bisa Kasih Uang ke Istri. Dengar Curhatannya Bikin Miris!


Beritaterheboh.com - Sudah hampir satu bulan angkot M08 diperbolehkan memasuki Jalur Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, pendapatan para sopir angkot masih sangat sepi.

Hal ini lantaran sebelumnya angkot sama sekali tidak diperbolehkan melewati jalur tersebut. Hingga akhirnya jalur itu kembali dibuka, akan tetapi hanya mulai dari pukul 15.00 WIB sampai selesai.

Menurut salah satu pengemudi Riki, 60, meskipun sudah dibuka ia tetap tidak bisa menafkahi anak dan istri dengan layak. Menurutnya saat ini omzetnya menurut drastis.

"Saya sudah jarang bisa memberikan uang belanja. Dulu bisa Rp 70 ribu sampai Rp 100 ribu per hari buat istri. Tapi sekarang nggak bisa, cuma bisa kasih Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu," katanya ketus saat ditemui, di Tanah Abang, Kamis (22/2).

Akan tetapi berbeda dengan Feri, 55, dia menganggap bahwa saat ini omzet angkot mengalami kenaikan sejak jalur tersebut dibuka. Sebab banyak pelanggan yang akhirnya naik angkutan M08.

"Penumpang dulu banyak yang ngeluh karena nggak ada angkot. Mau ke stasiun jauh, nunggu busway lama. Kalau sekarang ya nggak lagi. Untuk omzet alhamdulillah sih mas, sebelumnya turun 40 persen. Sekarang naik kira-kira 20 persen," katanya sambil santai menunggu Jalan Jati Baru dibuka.(Jawapos.com)


Anies Baswedan Dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena Tutup Jalan Jatibaru Tanah Abang

Beritaterheboh.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cyber Indonesia melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya, Kamis (22/2/2017) malam.

Pelaporan tersebut terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana, ada dugaan tindak pidana dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Bahwa sebagaimana diketahui masyarakat, penutupan jalan di Jatibaru yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan kurang lebih selama dua bulan sejak 22 Desember 2017,” kata Muannas Alaidid, Ketua Umum Cyber Indonesia kepada Warta Kota, Jumat (22/2/2018).



"Tetapi sampai saat ini belum memiliki payung hukum dalam penerapannya, dengan kata lain tidak adanya perda maupun pergub dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,” sambung Muannas Alaidid.

Sehingga, lanjutnya, keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Serta, menurut Muannas Alaidid, faktanya penutupan Jalan Jatibaru justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana.


“Hal ini menjadi serius, mengingat Pemprov DKI Jakarta merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang pada 22 Desember 2017, bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi PKL (Pedagang Kaki Lima) Tanah Abang, yaitu untuk berjualan di satu dari dua ruas jalan sepanjang Jalan Tanah Baru Raya,” tuturnya.

Saat meresmikan area tersebut sendiri, Anies juga menyatakan akan menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Namun, dengan berjalannya waktu dan hasil pemantauan di lapangan, PKL yang berjualan di trotoar kawasan Tanah Abang tidak berkurang, bahkan cenderung semakin banyak.




Mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di tenda PKL yang berada di ruas Jalan Jatibaru. Warga setempat maupun angkutan umum sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

“Kami mencermati perkembangan situasi tersebut dan fakta-fakta hukum yang telah kami kumpulkan, dan kegelisahan netizen di media sosial atas kebijakan yg kontroversial tersebut. Maka demi kepentingan umum, Cyber Indonesia mencium adanya dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar,” papar Muannas.


Pasal 1 UU tersebut berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Pasal 2, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.


Pasal 3, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Laporan Cyber Indonesia diterima dengan Laporan Polisi Nomor : LP/995/II/2008/Dit.Reskrimsus, pada 22 Februari 2018. (Tribunnews.com)

Perkarakan Soal Tender Tak Jelas, Program DP 0 Rupiah Diadukan ke KPPU & KPK. Begini Kronologinya!


Beritaterheboh.com - Ada saja ganjalan Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam mengeksekusi program-programnya, terlebih soal program DP 0 rupiah.

Terbaru, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan salah satu pembangunan rumah susun Klapa Village yang jadi pionir program Dp 0 rupiah ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).


Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono mengatakan, bahwa pembangunan rusun Klapa Village bermasalah, lantaran Pemprov DKI tak melakukan tender, melainkan melalui penunjukan langsung kepada PD Pembangunan Sarana Jaya. Kemudian, kontrak ini juga diberikan kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dengan nilai kontrak senilai Rp 600 miliar.

"Kami menduga ada pelanggaran, dengan penunjukkan PD Sarana Jaya, dan menurut Kepres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan nilai dibatas Rp 50 juta harus melalui tender," katanya seusai membuat laporan di KPPU di Jakarta, Rabu (21/2).

Atas pelaporan ini, Arifin berharap agar Pemprov DKI dapat menghentikan proyek ini sementara untuk kemudian dilakukan tender ulang.
Arifin menilai lantaran dilakukan melalui penunjukan langsung, maka nilai proyek menjadi lebih besar, dibandingkan dengan mekanisme lelang yang bisa memilih harga termurah dari peserta.
Oleh karenanya, ia juga melihat ada indikasi tindak pidana korupsi terkait pembangunan Klapa Village.

KAKI pun juga berencana melaporkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang seharusnya pakai tender harga di bawah, tapi karena tidak pakai tender harga jadi normatif, masuk ke merugikan keuangan negara. Makanya kita juga mau laporkan ke KPK Senin (26/2) mendatang," lanjutnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan bahwa tak ada pelanggaran yang dilakukan, sebab pengadaan rusun dilakukan melalui tender.

"Semua proses pengadaan rusun oleh Pemprov dilakukan melalui tender," balas pesan pendeknya kepada Kontan.co.id Rabu (21/2).
Agustino menilai laporan program DP 0 rupiah ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) salah sasaran.
Katanya, soal implementasi program tersebut saat ini Pemprov DKI belum banyak melakukan sesuatu.

"Pemprov belum melakukan apa-apa," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (21/2).

Terlebih jika laporan kepada KPPU terkait pembangunan Klapa Village, yang jadi proyek percontohan Program DP 0 rupiah. Sebab kata Agustino, pembangunan rusun Klapa Village bukan proyek Pemprov DKI.

"Siapa sih yang melaporkan, ngawur banget. Itu kan memang proyek pembangunan Sarana Jaya, masa beraninya bilang memborong, mana mungkin begitu," sambungnya.

Sekadar informasi, PD Pembangunan Sarana Jaya sendiri memang telah melakukan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) untuk membangun rusun Klapa Village dengan nilai kontrak Rp 600 miliar.

Penyertaan modal dalam KSO ini sendiri tebagi di mana Totalindo memberikan porsi penyertaan sebesar 25% dan sisanya 75% menjadi porsi PD Pembangunan Sarana Jaya. Dengan target pembangunan 700 unit rusun tipe 21 dan 36 dengan waktu pengerjaan 18 bulan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PD Sarana Jaya Yoori Pinontoan mengatakan bahwa proyek pembangunan Klapa Village tak membutuhkan pelaksanaan lelang, sebab merupakan proyek bisnis murni yang tak menggunakan APBD DKI Jakarta.

"Posisinya memang bisnis murni, dan tidak membutuhkan lelang," katanya saat dihubungi KONTAN, Rabu (21/2).
"Intinya kita kerjasama KSO dengan Totalindo, di mana mereka turut dalam pembiayaan tanah dan bangunan, bukan penunjukkan kontraktor," sambungnya.
Sementara itu Coorporate Secretary TOPS Novita Frestiani belum mau memberi komentar terkait hal ini.

"Nanti ya, kami koordinasikan secara secara internal dahulu," katanya kepada KONTAN, Rabu (21/2).(kontan.co.id)

Lalu siapakah pemilik dari PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)?
Ini dia link nya:

https://swa.co.id/swa/profile/profile-entrepreneur/totalitas-donald-sihombing-melambungkan-totalindo

Namanya Donald Sihombing.

Donald Sihombing adalah pendukung Anies-Sandi, tidak heran ketika dilantik hari pertama  meresmikan gereja setelah dilantik menjadi gubernur DKI dengan Wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno 16 Oktober lalu.

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan istri pada acara peresmian gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Semper, Clincing Jakarta Utara, Minggu (29/10/2017) tak lepas dari peran Artis Batak Marbisuk.

Komunitas Artis Batak Marbisuk yang dibina salah satu tokoh Batak Jakarta, Ir Donald Sihombing, juga sebagai salah panitia pembangunan di gereja tersebut. Artis Batak Marbisuk ini belakangan juga diketahui all out dalam mendukung Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017 lalu.

Link:
http://www.teropongsenayan.com/73763-ada-artis-batak-marbisuk-dibalik-kehadiran-anies-di-gereja-hkbp-semper

Beritaterheboh.com

Sopir Angkot Tanah Abang Kembali Demo, Bongkar Modus Kampanye Anies-Sandi Soal Penerapan OK-OTrip


Beritaterheboh.com - Sopir angkot Tanah Abang akan kembali menggelar demonstrasi menolak rencana penerapan sistem OK-OTrip dan menuntut dibukanya akses ke Jalan Jati Baru Raya. Dari selebaran yang diterima Tirto, aksi rencananya bakal dilakukan hari ini di depan Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. 

Noval (32) sopir angkot M-08 jurusan Tanah Abang-Kota mengatakan, rencananya aksi demo dimulai pukul 08.00 WIB pagi tadi. Namun, lantaran belum ada balasan surat pemberitahuan demonstrasi oleh kepolisian, rencana aksi itu mereka tunda sementara. 

"Entar kalau udah ada surat [balasan] pemberitahuannya, baru anak-anak ngumpul. Mau ke Balai Kota," ungkap Noval saat ditemui di depan stasiun KRL Tanah Abang, Rabu (14/2/2018). 

Rencana penerapan OK-OTrip sebelumnya telah disepakati oleh para perwakilan sopir angkot yang bertemu wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota. Para sopir angkot dijanjikan bakal digaji berdasarkan UMP dan kerja delapan jam sehari. 

Namun, kata Naufal, rencana itu belakangan dianggap merugikan setelah para pengusaha dan sopir angkot mengetahui sistem OK-Otrip memiliki target perjalanan 190 km per hari. Ini dianggap mustahil sebab rata-rata angkot di Tanah Abang memiliki rute pendek. 

Naufal memperhitungkan, dalam satu hari, jarak tempuh angkot M-08 yang ia bawa hanya mencapai antara 10 sampai 11 kilometer. "Paling cuma pulang-pergi, bolak-balik delapan kali istilahnya. Jauh banget, kalau 190 kilometer daerah lain bisa, di sini boro-boro," ungkapnya. 

Selain itu, pemilik angkot juga bisa merugi karena tarif yang ditawarkan Pemprov per kilometernya hanya Rp 3.459. Jika biasanya mereka mendapatkan setoran Rp150 ribu perhari dari tiap sopir angkot, dalam OK-OTrip setoran yang mereka terima per bulan bisa lebih kecil. 

"Belum buat servis mesin segala macam. Makanya kalau enggak didemo, rugi kita," ujar Naufal. 

Ia juga berharap aksi kali ini bisa mengubah kesepakatan yang telah diambil oleh para perwakilan sopir angkot di Balai Kota, 2 Februari 2018, lalu. Menurut Naufal, hal yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI adalah membuka kembali akses Jalan jati Baru Raya selama sehari penuh. 

Sebab, jumlah penumpang dari jalan tersebut justru melonjak sekitar pukul 06.00-11.00 pagi. Sementara, saat ini, para angkot hanya boleh melintas di satu ruas Jalan Jati Baru setelah pukul 15.00 WIB. "Kalau bisa ya dibuka lagi. Balikin lagi kayak dulu," imbuhnya. (Tirto.id)

Bantah Pernyataan Anies Soal BAP, Pengakuan Manajemen Alexis Bikin Kaget


Beritaterheboh.com - Manajemen Alexis Group angkat suara terkait beredarnya pemberitaan di media online pada Sabtu (10/2), tentang pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan manajemen Alexis telah mengaku bersalah atas dugaan prostitusi di salah satu unit usahanya, yakni 4Play Club & Bar Lounge.

Konsultan legal Alexis, Lina Novita membantah pernyataan Anies tersebut.

"Kami tidak pernah membuat pengakuan bersalah terkait adanya praktik prostitusi di tempat kami (4Play). Kami menyesalkan adanya video yang beredar dari rekan media tanpa adanya klarifikasi ke pihak kami terlebih dahulu mengingat tindakan dalam video yang beredar tersebut tidak sesuai dengan SOP (standar prosedur operasional) perusahaan kami," kata Lina melalui keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia.com.


Lina mengatakan apabila ada staf 4play yang melakukan tindakan asusila seperti yang beredar di video yang tersebar di media sosial, manajemen akan bertindak tegas.

Lina juga menanggapi pernyataan Anies yang juga menyebut bahwa Pemprov DKI sudah menyelesaikan pemeriksaan Alexis dan sudah terbit berita acara pemeriksaan (BAP). Hal itu juga dibantah oleh Lina.

"Kami tidak pernah mendapat undangan resmi guna kepentingan permintaan pemberian keterangan dari pihak Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, sehingga, kami tidak pernah merasa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan apabila ada keterangan dari pihak kami, maka hal tersebut bukanlah hasil BAP yang dimaksudkan untuk bukti hukum," kata Lina.

Selain soal kegiatan asusila di unit usaha Alexis, Anies juga sempat menyebut bahwa praktik itu terkait dengan perdagangan orang yang jauh dari perikemanusian dan tindakan zalim terhadap kaum perempuan.

"Kami menyesalkan seolah-olah ada tuduhan praktik asusila dan perdagangan manusia. Di mana pernyataan, pemberitaan menempatkan pihak kami pada posisi sebagai pihak yang telah menerima vonis bersalah atas praktik termaksud," kata Lina.
Lihat juga: Usai 'Tutup' Alexis, Sandiaga Ajak Pengusaha Dialog
Lina mengklaim hingga saat ini pihaknya secara hukum tidak pernah menerima vonis bersalah. Baik atas adanya praktik asusila maupun praktik perdagangan manusia.

Sementara itu, Anies enggan berkomentar banyak soal ini.

"Nanti saya kasih BAP-nya saja, biar gampang," ujarnya di Bogor, Senin (12/2).

Dia menolak ketika ditanya apakah ada indikasi Pemprov akan menutup 4Play terkait pelanggaran susila jika terbukti ditemukan.

"(Tindak lanjut) sesuai aturan," ujarnya.(CNNIndonesia.com)

Rahasiakan Rencana Atasi Banjir Jakarta, Anies Baswedan Dibully Netizen


Beritaterheboh.com - Kondisi beberapa daerah di Jakarta yang terendam banjir, tak membuat Gubernur Anies Baswedan blak-blakan bicara soal rencana naturalisasi Sungai Ciliwung. Anies terlihat enggan mengungkap proyek normalisasi sungai itu.

Anies menyebut dia tidak mau membeberkan rencana itu kepada media. Menurut Anies, Pemerintah DKI Jakarta akan memberitahukan proyek itu langsung kepada warga.

"Saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media. Saya ingin menghormati warga, biarkan warga mendengar rencana kami langsung dari kami, bukan dengan baca dari media," kata Anies menjawab pertanyaan wartawan yang ingin memperjelas perbedaan istilah naturalisasi dari normalisasi sungai seusai menghadiri acara di Dewan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (11/2).  Demikian pun saat wartawan bertanya soal 'sodetan Ciliwung'.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Anies menyebut "naturalisasi sungai" sebagai salah satu upaya mengatasi banjir di Jakarta.

Anies berdalih dirinya tidak ingin menjawab langsung pertanyaan wartawan demi kebaikan warga agar tidak mendapatkan informasi yang simpang siur dan program berjalan dengan baik.

Anies menyebut sudah melakukan beberapa kali diskusi dengan warga soal proyek ini. Meski tak mengungkap detail rencana, Anies menjamin proyek itu dapat berjalan dengan baik.

"Tapi intinya adalah kami ingin program untuk pengelolaan air, yang limpahan dari hulu itu, bisa berjalan baik dan warga pun memiliki pandangan yang sama," tutur Anies.

Nantinya, Anies baru akan menyampaikan rencana naturalisasi Sungai Ciliwung ketika sudah mendapatkan hasil atu kesimpulan yang tepat.

"Sampai nanti semuanya konklusif baru kita sampaikan kepada luar," ujar Anies.

Naturalisasi sungai merupakan salah satu proyek yang ditunggu-tunggu penanganannya oleh warga untuk menangani banjir. Pasalnya, proyek normalisasi melibatkan relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung.

Sebelumnya, Anies mengaku tengah fokus menangani kebutuhan warga ketimbang bicara soal relokasi. Kalaupun ada relokasi, Anies memastikan pemindahan warga bantaran kali tak jauh dari tempat tinggalnya saat ini.(CNNIndonesia.com)
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Pernah Gelar Syukuran Kemenangan Lawan Ahok, Ini Dia 8 Fakta Soal Normalisasi di Bidara Cina. Yang nomor 3 Jilat Ludah Sendiri!



Beritaterheboh.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan meneruskan proyek sodetan Kali Ciliwung yang terhambat karena lahan di Bidara Cina ditempati warga. Warga setuju proyek lanjut, namun dengan syarat.

Syarat itu adalah kompensasi yang layak untuk warga, termasuk tempat tinggal pengganti yang layak.


Ketua RT 8 RW 2 Bidara Cina Widyastuti mengatakan ada 16 RW di wilayah Bidara Cina. Dikatakannya saat itu warga Bidara Cina melakukan aksi demo menolak proyek sodetan Ciliwung. Aksi demo warga itu terkait penggantian rumah milik warga yang belum menemui titik temu dengan Pemprov.


"Jadi kan warga banyak yang punya sertifikat, tapi ya jadi ketimpangan katanya ada tanah Pemprov dan lain-lain. Selagi belum bisa diselesaikan mana hak-hak warga agar diterima dulu, dalam artian rumahnya diganti dengan sesuai, ya warga pasti mau," kata Widyastuti saat ditemui di lokasi, Jumat (9/2/2018).


1. Walau kalah di PTUN Ahok tetap akan menggusur dan juga memikirkan soal kompensasi sehingga soal kompensasi yang layak sudah sejak dulu dipikirkan pemrov DKI






Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, Pemerintah DKI Jakarta tetap membongkar lahan warga yang terkena proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur itu, meski pemerintah provinsi selaku termohon kalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh warga Bidara Cina.

Ahok bersandar pada Undang-undang Pengadaan Tanah yang mengatur bahwa lahan warga bisa dibongkar asal demi kepentingan negara.

"Kita ada UU Pengadaan Tanah, kalau ada kepentingan negara dan kepentingan umum yang tidak bisa dipindahkan, maka kami akan menggunakan harga pasar tanah tersebut," kata Ahok di RPTRA Rasamala, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Nantinya, lahan warga yang dibebaskan dengan membayar ganti rugi pembelian tanah sesuai harga pasar. Bila warga tidak mau, Pemprov DKI akan menempuh upaya hukum.

2.  Yusril Ihza Mahendra adalah kuasa hukum warga bidara cina 

https://news.detik.com/berita/d-3199028/yusril-soal-kemenangan-warga-bidara-cina-contoh-pemda-salah-dari-sisi-hukum


Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bidara Cina atas penetapan lokasi inlet sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur oleh Pemprov DKI Jakarta. Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum warga Bidara Cina mengatakan kemenangan ini sekaligus menunjukkan bahwa Pemprov DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa juga salah. 




3. Anies  Baswedan semasa kampanye selalu berjanji tidak akan menggusur





4. Karena janji kampanye tidak akan menggusur akhirnya Ahok kalah di TPS Bidara Cina hanya 8922 suara sementara Anies-Sandi 15632 suara



5. Anies Baswedan akhirnya akan menggusur juga
https://www.merdeka.com/jakarta/anies-mau-komunikasi-langsung-dengan-warga-soal-normalisasi-sungai.html
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berbicara kepada media terkait proyek sodetan sungai Ciliwung. Dalam hal normalisasi sungai ini, Anies ingin langsung berdiskusi dengan warga untuk mencegah simpang siur informasi.

"Saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media, kenapa? Saya ingin menghormati warga. Biarkan warga mendengar rencana kita langsung dari kami bukan dengan baca dari media," kata Anies di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/).


"Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman tapi ini kepatutannya, sehingga warga pun tidak simpang siur baca dari a baca dari b," lanjutnya.


Meski tak membeberkan rinci, Anies ingin proyek sodetan ini dapat berjalan dengan baik. Anies juga mengaku telah berdialog dengan warga. Mantan Mendikbud ini ingin membuka mulut bila kedua belah pihak menemukan titik terang soal program pengelolaan air ini.

Jika nanti lahan tersebut diambil Pemprov DKI, kemungkinan warga tak akan mendapatkan ganti rugi. "Kita cari tahu (ganti rugi atau tidak) karena mereka sudah tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama," pungkasnya.

6. Sandi Minta Warga Rela Lepaskan Lahan untuk Sodetan Ciliwung

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180209092552-20-274998/sandi-minta-warga-rela-lepaskan-lahan-untuk-sodetan-ciliwung

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan percepatan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di daerah Bidara Cina, tepatnya di dekat Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur. Kawasan itu menjadi salah satu wilayah di daerah Jakarta yang dilintasi oleh aliran sungai Ciliwung. 

Sandi menyebut tak ada yang boleh bersikap egois untuk mempercepat pembangunan itu. Sebab kata dia, Sodetan Kali Ciliwung ini dibuat untuk fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. 

"Kami ingin ada percepatan. Kita (warga) enggak boleh egois juga, pengendalian banjir ini sangat terbantu dengan sodetan ini. Jadi perlu ada kerjasama," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/2).
Lihat juga: Anies Klaim Warga Bidara Cina Setuju Pembebasan Lahan
Sandi mengaku akan mengadakan mediasi dengan warga setempat untuk meminta pembebasan lahan secara keseluruhan. Mediasi akan dilakukan Sandi setelah mengkaji status kepemilikan lahan yang ada di sana. 

"Bahwa ada beberapa lahan yang milik Pemprov DKI tapi masih diduduki warga, ada juga yang milik privat dan masih diduduki warga," kata dia. 

"Kami masih cari format, bagaimana masyarakat (Bidara Cina) bisa setuju dan merelakan tanah itu untuk dibuat sebuah fasilitas yang bisa dinikmati publik," lanjutnya.

7. Yusril Hadiri Syukuran Kemenangan Warga Bidaracina Lawan Ahok
http://news.liputan6.com/read/2498670/yusril-hadiri-syukuran-kemenangan-warga-bidaracina-lawan-ahok
Berbalut kemeja putih dan celana hitam, Yusril dibuntuti warga berkeliling gang senggol di kawasan Bidaracina itu. Sambil terus menyapa warga, dia berdesakan gang demi gang.

"Bang Yusril sini mampir ngopi dulu. Donat ini ada donat," sapa salah seorang warga.

Warga Bidaracina, Cawang, Jakarta Timur, memenangkan gugatan terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tentang lokasi sodetan Kali Ciliwung di PTUN.

Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tersebut berisi Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Dalam putusan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, menyatakan SK yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok itu batal.

Diserbu Ibu-ibu

Yusril mendatangi kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia diundang warga untuk menghadiri syukuran, sekaligus mendapat pernyataan bahwa warga Bidaracina mendukungnya menjadi calon Gubernur DKI.

Yusril pun diserbu oleh warga Bidaracina. Namun ternyata, para ibu tampak sangat menggebu berebut mendekati Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Dengan ponsel di tangan, ibu-ibu berebut jabat tangan dan berfoto selfie. "Abang berenti dulu. Saya mau foto. Arah sini bang," suara para ibu bersahut-sahutan.

Yusril pun menanggapi dan berfoto. Seorang ibu bahkan sudah mempersiapkan tongsis dan mengajak Yusril merapat. Terlihat si ibu sangat puas dengan hasil jepretannya.

Setelah itu, Yusril blusukan ke rumah warga. Jalan sempit mengantar Yusril menuju gang demi gang. Yusril menyempatkan diri meninjau bantaran kali Ciliwung yang terdampak banjir.

"Inilah suasana rakyat kita. Duduk bersila, berdiri gendong bayi. Berpakaian seadanya. Inilah wajah bangsa Indonesia. Sebagian serba kekurangan, sebagian sudah kaya. Melihat kampung kita ini. Rapat. Ingin kita melihat hidup warga damai. Sedih kalau melihat warga akan digusur," tutur Yusril.


8. Anies Sebut Warga Bidara Cina Setuju Dinormalisasi
http://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/07/18060631/anies-sebut-warga-bidara-cina-setuju-dinormalisasi
Akhirnya mau tidak mau warga harus setuju juga. Bagaimana tidak, sebelumnya menentang Ahok dan mengeluk-elukan Anies-Sandi kini tidak ada jalan lain kecuali setuju dengan yang sudah menjadi pilihannya.



Beritaterheboh.com


Anies Baswedan Minta Air Wudhu Dikembalikan ke Tanah, Tidak Dibuang ke Selokan. Alasannya Begini!


Beritaterheboh.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan setiap masjid dan musala di Jakarta Utara membangun sumur resapan. Sebab, masjid dan musala dinilai paling banyak memanfaatkan air tanah.

“Teknologi membangun sumur resapan ini sangatlah sederhana. Ini tidak mahal, karena yang dibutuhkan hanya batu-batuan. Jadi nanti air yang dipakai wudu tidak dibuang ke selokan, tapi dikembalikan ke tanah,” katanya, Sabtu (10/2/2018).

Menurut Anies, gerakan mengembalikan air ke dalam tanah harus dilakukan sesegera mungkin, supaya penurunan muka tanah tidak semakin parah. Ia pun yakin semua masjid dan musala bisa membuat fasilitas itu demi mengembalikan air wudu ke bumi.

Maklum saja, sebagai wilayah pesisir Jakarta, fenomena banjir rob atau naiknya permukaan air laut menjadi musibah tahunan yang dihadapi warga. Kondisi itu diakibatkan banyaknya air tanah yang disedot secara berlebihan.

“Penyebab utama banjir rob itu, karena permukaan tanah di utara semakin turun. Turunnya tanah dikarenakan air di dalamnya disedot ke atas, tapi tidak dikembalikan ke tanah,” tutur Anies. (wartakota.com)

Disebut Telah Mengaku Salah oleh Anies, Tanggapan 4Play Malah Berbeda. Nah loh Ketahuan!!


Beritaterheboh.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Alexis Grup telah mengaku salah terkait adanya prostitusi di bar 4Play. Pihak 4Play membantah telah mengeluarkan pernyataan tersebut kepada pihak provinsi DKI Jakarta.

"Tidak ada pengakuan dan kita tidak tahu info tersebut," ucap Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita saat dihubungi via pesan, Sabtu malam (10/2/2018).

Namun, Lina enggan berkomentar terkait ada tidaknya pemeriksaan 4Play dalam masalah prostitusi. Dia hanya berkata tidak pernah mengeluarkan pengakuan salah terkait masalah itu.

"Tidak Ada pengakuan salah. Maaf sementara ini Kita belum mau menjawab info yang kita tidak tahu. Kalo ada yang mau kita sampaikan kepada rekan-rekan media, kita pastinya sampaikan," ucap Lina.

Sebelumnya, Anies mengatakan pihaknya telah memeriksa Alexis Group soal adanya dugaan praktik prostitusi di bar 4Play. Dari hasil pemeriksaan, Anies menyebut Alexis telah mengaku salah.

"Dua hari yang lalu kita baru selesai pemeriksaan dengan Alexis sudah ada BAP-nya, tinggal langkah tindak lanjut. Sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan ada BAP-nya dan mereka mengaku salah," kata Anies di di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Sabtu (10/2).

Namun Anies menyebut masih ada bukti yang dipersoalkan dalam pemeriksaan tersebut. Untuk memastikan validitas bukti itu, Anies memerintahkan jajarannya terus melakukan investigasi.

"Cuma bukti-buktinya, bukti-buktinya itu dipertanyakan tanggalnya, nanti kita investigasi," ujarnya. (detik.com)

Banjir, Anies Pastikan Geser Warga di Bantaran Ciliwung ke Rusun. Ini Bedanya dengan Ahok!

Beritaterheboh.com -  Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan program normalisasi sungai dan naturalisasi sama-sama akan memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung.

Tetapi, Teguh tidak mau menggunakan kata "gusur". Dia lebih suka menyebutnya merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun sederhana sewa.

"Kalau proses normalisasi, naturalisasi artinya bukan menggusur. Merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Harus dibedakan. Kalau menggusur kan bahasanya terlalu ini (kasar)," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Istilah naturalisasi sungai digunakan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mencegah banjir di ibu kota. Anies tidak ingin menyebutnya normalisasi sungai. Program normalisasi sungai sebelumnya sudah ada pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).



Warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung, kata Teguh, kebanyakan tidak memiliki sertifikat hak milik.

Untuk program naturalisasi, Teguh akan tetap menggunakan sheet pile atau tiang pancang. Ia menyebut dengan menggunakan tiang pancang akan lebih kuat dan digunakan oleh negara-negara di Eropa.

"Kalau untuk kapasitas seperti kali di Jakarta tentunya butuh sheet pile, memang kita lihat kekuatannya. Memang ada pemilihan, kami mau lihat secara estetika alam natural atau kami mau lihat kekuatannya," kata Teguh.

"Kalau memang menurut saya sih ya, kalau di lihat dari kondisi kami tentunya butuh kekuatan dulu. Ya kan bahkan di negara Eropa di negara-negara maju kan dilihat kekuatan dulu. Baru nanti bicara tinggal di desainnya," Teguh menambahkan.(suara.com)
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com